JAKARTA — Ketua Koordinator Relawan Prabowo Digital Team (PRIDE), Anthony Leong, menegaskan legitimasi kekuasaan Presiden Prabowo Subianto lahir dari proses demokrasi yang sah dan kuat.
Menurutnya, pergantian atau mandat kekuasaan di negara hukum hanya dapat diperoleh melalui mekanisme elektoral, bukan tekanan massa di jalanan.
"Presiden Prabowo Subianto memperoleh mandat rakyat melalui proses demokrasi yang legitimate. Oleh karena itu, setiap kritik harus disampaikan dalam koridor konstitusi, bukan melalui narasi delegitimasi yang berpotensi merusak tatanan demokrasi itu sendiri," ujar Anthony, Kamis (9/4/2026).
Baca Juga: Buntut Pernyataan ‘Menjatuhkan Prabowo’, Saiful Mujani dan Islah Bahrawi Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Penghasutan Anthony menekankan kritik adalah elemen vital dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara etis dan berbasis data.
Upaya mendorong perubahan kekuasaan lewat jalur ekstra konstitusional hanya akan menimbulkan ketidakpastian dan mengancam stabilitas nasional.
"Kondisi global yang tidak menentu seharusnya kita di dalam negeri solid dan mendukung memberi masukan kepada pemerintah dengan cara yang benar," tambah Anthony.
Ia menekankan stabilitas politik adalah kunci pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, pengalaman banyak negara menunjukkan instabilitas politik selalu berujung pada perlambatan ekonomi, volatilitas pasar, dan hilangnya kepercayaan pelaku usaha.
Anthony juga menekankan pentingnya atmosfer politik kondusif untuk mendukung agenda besar pemerintah, seperti penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya saing nasional.
Pernyataan ini sejalan dengan kekhawatiran Presiden Prabowo dalam rapat kerja Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan kemarin.
Presiden menyoroti ancaman hoaks dan fitnah yang kini semakin berbahaya berkat teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).
"Dulu kirim pasukan, kirim bom, sekarang tidak perlu. Mungkin dengan permainan sosmed, dengan fitnah, hoaks," ujar Presiden Prabowo, menyinggung penyebaran narasi destruktif melalui media digital.