JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pergantian pemerintahan dalam sistem demokrasi Indonesia harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan kepada jajaran Kabinet Merah Putih, eselon I kementerian dan lembaga, serta pimpinan BUMN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
"Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu. Ada mekanismenya dengan baik, dengan damai," ujar Prabowo.
Baca Juga: 2 Dirjen PU Mundur, Prabowo Sudah Siapkan Pengganti Ia menjelaskan, sistem demokrasi Indonesia telah menyediakan jalur resmi untuk melakukan pergantian pemerintahan, seperti melalui pemilihan umum maupun proses pemakzulan (impeachment).
"Bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment yang melalui saluran, ada salurannya DPR, MK, MPR," katanya.
Prabowo juga menyinggung sejarah pergantian kepemimpinan di Indonesia yang berlangsung secara damai, mulai dari era Sukarno, Soeharto, hingga Abdurrahman Wahid.
"Dalam sejarah kita telah terjadi beberapa pergantian. Bung Karno turun dengan damai, Pak Harto turun dengan damai, Gus Dur turun dengan damai melalui proses, tidak melalui kekerasan," ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk percaya pada sistem demokrasi yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa.
"Percayalah kepada sistem yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Percayalah pada kekuatan kita sendiri. Percayalah pada Indonesia," ucapnya.
Sebelumnya, pernyataan terkait pergantian pemerintahan sempat mencuat setelah video pengamat politik Saiful Mujani viral. Dalam video tersebut, ia menyinggung soal kemungkinan menjatuhkan pemerintahan di luar prosedur formal.
Pernyataan itu kemudian mendapat respons dari Hasan Nasbi. Ia menilai narasi tersebut bersifat provokatif dan tidak mencerminkan prinsip demokrasi yang sehat.*
(in/dh)