JAKARTA – Di tengah tekanan global dan dinamika politik dalam negeri, suara nasionalisme kembali menemukan relevansinya.
Didi Mahardhika Sukarno, cucu Proklamator Soekarno, menekankan bahwa tantangan utama bangsa saat ini bukan sekadar ekonomi atau geopolitik, melainkan praktik demokrasi yang mulai mengalami penyimpangan di tangan sebagian pihak.
Sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Didi menegaskan pentingnya menjaga demokrasi sebagai alat koreksi yang sehat, bukan instrumen untuk melemahkan legitimasi pemerintahan.
Baca Juga: Akar Panjang Konflik Agraria Sumatera Timur, dari Kolonialisme hingga Tanjung Morawa 1953 "Kritik terhadap pemerintah adalah bagian penting dari sistem demokrasi. Namun ketika kritik tidak lagi bertujuan memperbaiki, melainkan melemahkan kepercayaan publik secara sistematis, terjadi distorsi demokrasi," ujar Didi Mahardhika Sukarno, Selasa (7/4/2026).
Didi menyoroti potensi polarisasi yang bisa muncul akibat delegitimasi politik, yang berisiko menggerus persatuan nasional sekaligus melemahkan posisi Indonesia di kancah internasional.
Ia menekankan, demokrasi Indonesia harus berpijak pada nilai gotong royong, musyawarah, dan kepentingan bangsa, di mana kebebasan berpendapat tidak boleh berubah menjadi alat menciptakan ketidakstabilan.
"Indonesia membutuhkan stabilitas politik yang ditopang kritik konstruktif, bukan serangan yang melemahkan legitimasi negara. Nasionalisme sejatinya bukan hanya melawan pengaruh luar, tetapi juga menjaga kohesi di dalam negeri," tambah Didi.
Di tengah derasnya arus informasi dan persaingan politik, pemikiran Didi menjadi pengingat bahwa nasionalisme dan demokrasi harus berjalan seiring, saling menguatkan, demi keutuhan dan masa depan bangsa.*
(ad)