MEDAN – Situasi internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Sumatera Utara kembali memanas.
Wakil Ketua PAC PDIP Medan Barat, Tongam Manullang, menyebut bahwa Rapidin Simbolon dan Hasyim SE, meski masih berstatus Ketua terpilih untuk DPD Sumut dan DPC Medan, belum menjamin jabatan definitif karena belum ada Surat Keputusan (SK) resmi dari DPP PDIP.
Tongam menilai, keduanya menunjukkan indikasi pembangkangan terhadap petunjuk DPP terkait Konfercab Medan dan Simalungun.
Baca Juga: 471 ASN Bolos Kerja Pasca Libur Panjang, Wali Kota Medan Perintahkan Inspektorat Tindak Lanjut "Bukan tidak mungkin jabatan Ketua DPD dan DPC Medan ditinjau ulang oleh DPP karena keduanya mempertontonkan 'pembangkangan' sehingga terjadi situasi tidak kondusif," ujar Tongam kepada wartawan, Jumat (27/3), di Medan.
Persoalan internal ini, menurut Tongam, bermula dari sikap Ketua terpilih Hasyim yang tidak mengakomodir Robi Barus dan David Roni Sinaga sebagai anggota personalia yang ditetapkan DPP.
Bahkan, langkah Rapidin dan Hasyim melantik Boydo dan Fuad Akbar sebagai sekretaris dan bendahara DPC diduga dilakukan tanpa persetujuan DPP, sehingga SK kepengurusan DPD dan DPC Medan hingga kini belum keluar.
"Kami menyesalkan berlarutnya persoalan ini. Soliditas partai terpecah dan konsolidasi di tingkat PAC terkesan dipaksakan. Rapidin dan Hasyim kurang memiliki spirit kebersamaan dan loyalitas partai," kritik Tongam.
Dalam upaya mengembalikan stabilitas internal, Tongam mengusulkan agar Masinton Pasaribu menjabat Ketua DPD PDIP Sumut menggantikan Rapidin, dan posisi Ketua DPC Medan diisi oleh Robi Barus, yang memiliki rekam jejak militansi dan loyalitas terhadap partai.
Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat soliditas partai di Sumatera Utara.
"Kami berharap DPP dapat meninjau ulang kepemimpinan di Sumut agar PDIP kembali solid dan menjadi contoh demokrasi partai yang sehat," tambah Tongam.*
(ad)