MEDAN – Sejumlah fungsionaris dan Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP di Kota Medan mempertanyakan legalitas pelaksanaan rapat konsolidasi PAC pada Februari 2026 serta fit and proper tes calon ketua, yang berlangsung pada 17 Maret 2026.
Mereka menilai tahapan tersebut tidak sah karena Surat Keputusan (SK) PAC dan DPC belum diperbarui.
Ketua PAC Medan Baru, Jumbo Ginting, menegaskan bahwa rapat PAC tidak bisa digelar tanpa perpanjangan SK.
Baca Juga: Pemkot Medan Siapkan Pembenahan Medan Zoo, Fokus Satwa Endemik Sumatera "Kami tidak bersedia menggelar rapat PAC karena SK kami sudah berakhir. Jika ingin digelar, terlebih dahulu harus dikeluarkan SK perpanjangan agar mengikuti mekanisme partai," kata Jumbo kepada wartawan, Rabu (25/3).
Jumbo menambahkan, rapat yang dipimpin fungsionaris DPC Medan dinilai tidak sah karena SK DPC dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) belum diterbitkan.
Ia menyoroti potensi masalah legalitas jika SK PAC Kota Medan ditandatangani oleh pengurus yang SK DPD-nya sendiri belum disahkan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Hal senada disampaikan Ketua PAC Medan Marelan, Nurmahadi. Ia mengaku hadir pada rapat PAC Medan Marelan, namun menegaskan tidak mengakui keabsahan rapat.
"Utusan DPC yang hadir, Margareth dan Fuad Akbar, tidak bisa menunjukkan SK DPC yang telah ditandatangani DPP. Saya sudah mengingatkan seluruh peserta, tapi rapat tetap dilanjutkan," ujarnya.
Nurmahadi menambahkan, sebagai bentuk protes, PAC Medan Marelan tidak menandatangani hasil rapat penjaringan calon ketua.
Meskipun 19 dari 21 PAC Kota Medan telah melaksanakan konsolidasi dan fit and proper tes, kedua PAC yang menolak menegaskan bahwa mekanisme partai harus dipenuhi agar tahapan tersebut sah secara hukum partai.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan proses penjaringan calon ketua PAC di Kota Medan, terutama menjelang pengesahan SK DPC dan DPD oleh DPP PDIP.*