JAKARTA — Pemerintah membuka rencana pemotongan gaji menteri hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa kajian rinci tengah dilakukan terkait pemotongan gaji pejabat negara tersebut.
Langkah ini muncul menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna yang mendorong penghematan anggaran seiring ketegangan global akibat perang di Timur Tengah.
Baca Juga: Kepala Dewan Keamanan Iran Dibunuh, Presiden Pezeshkian Janji Balas Dendam "Sedang kita detilkan kajiannya," ungkap Prasetyo usai menghadiri Rapat Koordinasi Program Strategis Presiden di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Selain pemotongan gaji, pemerintah juga mendorong langkah efisiensi lain di lingkungan kementerian dan lembaga, termasuk penggunaan kendaraan dinas dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Prasetyo menegaskan bahwa pasokan BBM di Indonesia masih relatif aman. "Stok cadangan kita terus diisi ulang secara berkelanjutan. Masyarakat tidak perlu khawatir," kata dia.
Prasetyo menambahkan bahwa arahan Presiden Prabowo juga dimaksudkan agar seluruh jajaran pemerintahan menjadi contoh dalam mengefisienkan anggaran dan sumber daya.
Beberapa langkah yang disiapkan termasuk migrasi ke transportasi publik dan pembatasan pemakaian kendaraan dinas plat merah.
"Ini momentum untuk mengefisienkan diri kita. Efisiensi tidak hanya soal anggaran, tapi juga penggunaan BBM dan sumber daya negara," ujar Prasetyo.*
(oz/dh)