MEDAN – Budiman Nadapdap, senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara (Sumut), menilai bahwa Ketua DPD Rapidin Simbolon dan Ketua DPC Medan Hasyim SE telah mengabaikan petunjuk dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam pelaksanaan Konfercab Medan yang digelar di Samosir beberapa waktu lalu.
Hal ini menyebabkan SK Kepengurusan DPC Medan, serta DPC Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Simalungun, hingga kini belum dikeluarkan.
Menurut Budiman, Hasyim SE, selaku ketua terpilih DPC Medan, telah menunjukkan sikap arogan dengan menolak mengakomodir Robi Barus dan David Roni Sinaga dalam struktur kepengurusan, meskipun keduanya tercantum dalam SK DPP sebagai anggota yang harus diterima.
Baca Juga: Cak Imin Menanggapi Kasus Korupsi Kuota Haji Gus Yaqut: “Saya Menteri, Bukan DPR” "Ini jelas tindakan pembangkangan. Tidak hanya Hasyim, namun juga Rapidin Simbolon yang mendukungnya. Mereka tidak menunaikan petunjuk dari DPP, yang seharusnya diikuti dengan bijaksana," ujar Budiman saat diwawancarai oleh wartawan pada Senin, 16 Maret 2026.
Budiman juga menegaskan bahwa hak prerogatif dalam partai ini hanya ada pada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, tidak ada hak prerogatif bagi Ketua DPD atau DPC untuk menentukan Sekretaris dan Bendahara DPC.
"Jelas keliru jika ada anggapan bahwa Hasyim sebagai ketua terpilih bisa mengatur posisi sekretaris dan bendahara DPC sesuai keinginan pribadinya, tanpa mengikuti petunjuk dari DPP," tegas Budiman.
Budiman juga menyatakan keheranannya terhadap sikap Hasyim yang dinilai mengabaikan usulan dari Ketua Umum.
"Apakah seburuk itu Robi Barus dan David Roni Sinaga sampai harus dijauhkan? Apa yang sebenarnya terjadi dalam internal ini?" kata Budiman.
Menurutnya, konflik ini telah menarik perhatian DPP dan Ketua Umum Ibu Megawati, yang saat ini tengah menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan SK Kepengurusan DPC Medan.
Budiman berharap penyelesaian masalah ini dilakukan secara bijaksana demi kelancaran proses konsolidasi partai.
Berdampak pada Konsolidasi Partai
Budiman juga mengkritik gaya kepemimpinan Hasyim dan Rapidin yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai PDIP sebagai partai yang mengutamakan kerakyatan, transparansi, dan gotong royong.