JAKARTA – Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah terkait masalah komunikasi dengan masyarakat yang dianggap tidak efektif.
Menurutnya, meskipun banyak program baik yang dicanangkan oleh pemerintah, cara penyampaian yang tidak tepat membuat banyak kebijakan gagal dipahami atau diterima dengan baik oleh rakyat.
Kritik ini disampaikan oleh Jusuf Kalla saat menerima kunjungan dari para akademisi dan praktisi yang tergabung dalam kelompok Komunikolog Indonesia di kediamannya, pada Sabtu (14/3/2026).
Baca Juga: Skema KUR BRI 2026: Pinjaman Hingga Rp100 Juta untuk UMKM, Begini Cara Ajukan dan Cicilannya JK menyoroti adanya kesenjangan dalam komunikasi publik yang mengakibatkan kebijakan pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya di lapangan.
"Komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat itu tidak nyambung. Sehingga banyak hal yang dilakukan pemerintah tidak berjalan dengan baik," ujarnya, dengan menekankan pentingnya perbaikan dalam aspek komunikasi agar kebijakan pemerintah dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.
Kritik Terhadap Komunikasi Internal Kabinet
Tidak hanya soal komunikasi eksternal dengan masyarakat, JK juga mengkritik kekacauan komunikasi di dalam kabinet.
Ia menyebutkan bahwa beberapa menteri seringkali mempertontonkan perbedaan pendapat secara terbuka, bahkan bertengkar di depan umum.
Hal ini, menurutnya, tidak hanya menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, tetapi juga memperburuk citra pemerintahan.
"Menteri kadang bertengkar di depan umum. Ini menyebabkan sistem komunikasi kita menjadi masalah penting," tegasnya, menyoroti pentingnya keharmonisan internal dalam pemerintahan.
Kritik Sebagai Masukan Konstruktif
Jusuf Kalla menekankan bahwa kritik dari para pakar komunikasi harus dilihat sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki cara pemerintah berkomunikasi dengan rakyat.