MEDAN – Polemik kepengurusan DPC PDIP Medan terus memanas.
Mantan Wakil Ketua DPC PDIP Medan, Parlindungan Sinaga, menyoroti belum keluarnya SK DPC dari DPP untuk Kota Medan, Simalungun, dan Tapanuli Tengah, yang menurutnya mencerminkan adanya kekacauan dalam pelaksanaan konferensi cabang (Konfercab) di Sumatera Utara.
Parlindungan menegaskan, pelantikan Boydo Panjaitan dan Fuad Akbar sebagai sekretaris dan bendahara oleh Ketua DPD Sumut Rapidin Simbolon beberapa waktu lalu adalah ilegal alias tidak sah.
Baca Juga: Bobby Nasution Dorong Event Internasional di Sumut untuk Dongkrak Pariwisata dan Ekonomi "Ketika melantik Boydo dan Fuad, Rapidin menyebut pelantikan sesuai SK DPP. Tapi kenyataannya SK DPC Medan tidak diserahkan bersama 30 SK DPC lain se-Sumut. Ini artinya DPP tidak mengakui Boydo dan Fuad," kata Parlindungan kepada wartawan, Kamis (12/3).
Informasi terbaru menyebut, Ketua terpilih Hasyim SE bersikeras mempertahankan Boydo dan Fuad dengan alasan prerogatif sebagai ketua untuk memilih sekretaris dan bendahara.
Padahal, menurut petunjuk DPP, ketua terpilih seharusnya didampingi dua personalia yang sudah ditetapkan.
Dalam Konfercab Medan, DPP menetapkan Hasyim sebagai ketua dengan Robi Barus dan David Roni Sinaga sebagai sekretaris dan bendahara.
"Disebut-sebut semula DPP sudah mengeluarkan SK DPC dengan Hasyim sebagai ketua, didampingi Robi dan David. Tapi Hasyim menolak, bahkan disebut lebih memilih mundur daripada memiliki sekretaris dan bendahara yang tidak sesuai keinginannya," ujar Parlindungan.
Parlindungan menilai, DPP kemungkinan besar tidak akan membiarkan situasi ini berlarut-larut.
Ada dua skenario yang mungkin dijalankan: pertama, menetapkan Robi Barus sebagai ketua DPC sebagai peraih suara terbanyak, dengan penunjukan sekretaris dan bendahara dari anggota DPRD Medan atau Ketua PAC; kedua, menggelar konfercab ulang untuk mengakomodir semua pihak.
"Karena SK hasil Konfercab Samosir belum terbit, langkah terbaik adalah Konfercab ulang. Para kader militan PDIP Medan optimis DPP akan bertindak arif dan tidak membiarkan arogansi seperti ini berlangsung," tutur Parlindungan.
Kondisi ini menambah dinamika politik internal PDIP Sumut menjelang agenda penting partai di tingkat daerah dan nasional.