JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memperingatkan keras jajaran pemerintah agar tidak menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Peringatan itu disampaikan saat menghadiri peringatan satu tahun Danantara Indonesia di Jakarta Pusat, Rabu, 11 Maret 2026.
"Jangan main-main lagi dengan saya laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini," kata Prabowo dalam arahannya.
Baca Juga: Kapolri Sebut Diplomasi Presiden Prabowo Subianto Berhasil Tekan Tarif Dagang Indonesia ke Amerika Serikat Prabowo menegaskan laporan yang diterimanya harus mencerminkan situasi nyata. Ia menolak laporan yang hanya bertujuan menyenangkan pimpinan atau dikenal dengan praktik "asal bapak senang".
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyinggung laporan yang diterimanya mengenai kinerja investasi Danantara. Ia mengaku mendapat informasi bahwa tingkat pengembalian aset atau return on assets (RoA) lembaga tersebut meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.
"Saya dapat laporan, mudah-mudahan ini laporan benar. Return on asset satu tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya naik lebih dari 300 persen," ujarnya.
Meski demikian, Prabowo mengingatkan agar data yang disampaikan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menyatakan bersyukur Indonesia kini memiliki lembaga pengelola investasi yang dapat disejajarkan dengan sovereign wealth fund di sejumlah negara.
"Kita bersyukur sekarang Indonesia punya sovereign wealth fund mungkin keenam atau ketujuh terbesar di dunia. Dengan political will yang benar, hasil sudah kelihatan," kata dia.
Peringatan Presiden tidak hanya ditujukan kepada pengelola Danantara, tetapi juga kepada kementerian dan lembaga lain yang belakangan menjadi perhatian pemerintah.
Beberapa di antaranya terkait program Makan Bergizi Gratis, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, laporan statistik oleh Badan Pusat Statistik, hingga program ketahanan pangan nasional.
Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Prabowo juga menyoroti pentingnya akurasi data dan transparansi laporan dalam pelaksanaan program pemerintah.*