PADANGSIDIMPUAN – Sejumlah petugas kebersihan pasar di Padangsidimpuan mengeluhkan belum menerima gaji selama dua bulan terakhir. Kondisi ini membuat sebagian dari mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Sedikitnya 15 petugas kebersihan yang bertugas di tiga pasar, yakni Pasar Sangkumpal Bonang, Pasar Saroha, dan Pasar Dalihan Natolu, dilaporkan belum menerima upah sejak dua bulan terakhir. Akibatnya, para petugas melakukan aksi mogok kerja sehingga sampah mulai menumpuk di sejumlah area pasar.
Informasi yang dihimpun menyebutkan keterlambatan pembayaran gaji tersebut diduga karena anggaran untuk para petugas tidak dimasukkan dalam APBD Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Mereka juga disebut tidak tercatat sebagai tenaga honorer dalam basis data pemerintah daerah.
Baca Juga: Kolaborasi KDKMP dan Pemkot Padangsidimpuan: Hadirkan Gerakan Pangan Murah, Harga Bahan Pokok Lebih Terjangkau Saat Ramadhan! Padahal, sebagian dari petugas kebersihan itu telah bekerja cukup lama di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
Salah seorang petugas bahkan mengaku sudah tidak memiliki persediaan beras di rumah akibat belum menerima gaji.
Pengamat publik UF Hasibuan mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran upah para petugas tersebut.
"Yang jadi masalah sekarang, siapa yang bertanggung jawab memberikan gaji mereka selama dua bulan ini jika anggarannya tidak ditampung di Disperindag," ujarnya.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Padangsidimpuan, Purnadi, menilai para petugas kebersihan tetap berhak menerima gaji karena mereka telah bekerja.
"Kami minta sebelum Hari Raya Idul Fitri mereka harus menerima gaji," katanya.
Wakil Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Rusydi Nasution, juga menegaskan bahwa setiap pekerja yang berada di bawah naungan pemerintah daerah wajib memperoleh upah.
"Mana bisa begitu. Petugas kebersihan memiliki spesifikasi pekerjaan tertentu dan ada dasar peraturannya. Kalau sudah bekerja, harus dibayar," ujarnya.
Rusydi meminta para petugas memastikan memiliki surat keputusan (SK), bukti kerja, atau absensi, serta mempertanyakan persoalan ini kepada bendahara dinas maupun Inspektorat.