JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden dan wakil presiden ke Istana Negara pada Senin malam (3/3/2026) untuk bersilaturahmi dan berdiskusi.
Pertemuan berlangsung tertutup dan dihadiri sejumlah tokoh nasional dari berbagai latar belakang politik dan pemerintahan.
Para tamu mulai tiba di kawasan Istana sejak pukul 19.00 WIB.
Baca Juga: Prabowo Tak Sampaikan Belasungkawa Atas Wafatnya Ali Khamenei, Guntur Romli: Takut Trump dan Netanyahu? Bagaimana Mau Jadi Juru Damai Selain mantan kepala negara dan wakil kepala negara, Presiden juga mengundang mantan menteri luar negeri, pengusaha, serta pimpinan partai politik yang saat ini memiliki kursi di parlemen.
"Alhamdulillah hampir sebagian besar hadir, untuk diskusi bersilaturahmi dan saling bertukar pandang. Presiden ingin bertukar pandang dengan para tokoh tersebut," ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat memberikan keterangan pers.
Teddy belum membeberkan secara rinci agenda pembahasan. Namun ia memastikan forum tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai isu strategis nasional.
Sejumlah tokoh yang terpantau hadir antara lain Presiden ke-7 Joko Widodo, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin, serta Wakil Presiden ke-11 Boediono.
Terkait kehadiran Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Teddy menyatakan masih menunggu konfirmasi dari protokol.
"Saya belum cek di protokol, nanti kita lihat," katanya.
Dari kalangan pimpinan partai politik, terlihat hadir Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Sejumlah menteri dan kepala lembaga juga turut hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.
Pertemuan lintas generasi kepemimpinan ini dinilai sebagai upaya membangun komunikasi politik yang inklusif di tengah dinamika nasional dan global.