JAKARTA – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto menegaskan perlunya Presiden Prabowo Subianto melakukan "taubat politik" untuk membuka peluang dukungan publik yang tulus.
Pernyataan itu disampaikan Tiyo dalam podcast di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (25/2/2026).
Menurut Tiyo, sikap kritisnya terhadap pemerintah bukan reaksi spontan, melainkan akumulasi kritik selama setahun terakhir, mulai dari kebijakan Undang-Undang TNI hingga anggaran pendidikan yang diduga dialihkan untuk program MBG.
Baca Juga: Bupati Simalungun Tinjau Kantor Pangulu, Tekankan Optimalisasi Pelayanan Publik di Tingkat Nagori "Seluruh kritik bisa ditonton Presiden lewat podcast. Jadi enggak perlu ketemu," kata Tiyo.
Ia menyatakan pernah menerima undangan resmi ke Istana pada Agustus 2025, namun menolaknya.
"Kami sudah pernah nolak itu," tegasnya.
Tiyo menekankan bahwa pihaknya tidak menolak pengentasan stunting, tetapi mengkritisi program MBG yang dinilai rawan korupsi dan menyimpang dari konstitusi.
Menurutnya, jika Rp 223 triliun yang dialihkan untuk MBG dialokasikan untuk pendidikan, seluruh mahasiswa bisa menikmati pendidikan gratis.
Selain itu, Tiyo menyoroti teror yang diterimanya sebagai indikator kemunduran demokrasi.
"Teror adalah tanda cacatnya demokrasi, apalagi ketika pemerintah tidak berpihak pada korban," ujar Tiyo sambil menunjukkan pesan-pesan teror yang masuk ke ponselnya pada Jumat (13/2/2026).
Di akhir pernyataannya, Tiyo mengajak publik berimajinasi tentang "reformasi jilid dua" dan tetap membuka ruang bagi perubahan.
"Kalau saja Pak Presiden bertaubat secara politik dan jadi presiden yang baik, mungkin saya mau menjadi orang pertama yang dukung beliau," ungkap Tiyo.