JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyoroti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak memenuhi standar pelayanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kasus terbaru dilaporkan terjadi di SMK HKBP dan SMK Arina Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
Menurut Eddy, MBG adalah program strategis yang menyangkut masa depan generasi, sehingga setiap pelaksana wajib profesional dan mematuhi standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Baca Juga: MY Esti Wijayati Kritik Pemerintah: Guru dan Sekolah Tertinggal, MBG Duluan "Saya mendorong jika ditemukan lagi SPPG yang tidak memenuhi standar pelayanan, maka sanksi harus diberikan secara tegas dan terukur. Tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas dan higienitas, apalagi jika menyangkut kesehatan anak-anak kita," ujarnya, Rabu (25/2/2026).
Eddy menekankan pentingnya pengawasan berbasis standar BGN melalui audit, evaluasi berkala, dan jalur pelaporan terbuka.
Ia mendorong penguatan kelembagaan BGN agar memiliki sistem monitoring nasional terintegrasi, yang mencakup kualitas bahan baku, proses distribusi, higienitas, dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Sistem pengawasan berbasis data dan pelaporan digital juga dianggap penting untuk pemantauan real-time.
"BGN perlu memastikan setiap SPPG beroperasi sesuai standar. Pengawasan ini harus berbasis data agar dapat dipantau secara real time," tambah Eddy.
Eddy menegaskan dukungannya terhadap MBG sebagai bagian dari komitmen Presiden Prabowo untuk memperkuat kualitas gizi anak.
Namun, ia menekankan keberlanjutan program bergantung pada penegakan standar, pengawasan kuat, dan konsistensi sanksi bagi pelanggar.
"Tentu kita ingin program ini berhasil dan berkelanjutan. Maka standar harus ditegakkan, pengawasan diperkuat, dan sanksi dijalankan secara konsisten," tutup Eddy.*
(d/dh)