JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum memutuskan kehadirannya dalam rapat perdana Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Undangan resmi telah diterima oleh Pemerintah Indonesia, namun keputusan akhir masih dipertimbangkan.
Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menegaskan bahwa surat undangan rapat telah diperiksa oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), namun belum ada kepastian mengenai kehadiran Presiden Prabowo.
Baca Juga: Tanah Telantar Masuk Aset Negara, Menteri Ara Usulkan Pemanfaatan untuk Program Perumahan MBR "Surat undangannya sudah diterima, sudah dicek Pak Mensesneg, tapi belum diputuskan," kata Nabyl di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
Kemlu juga belum bisa memastikan apakah Presiden Prabowo dapat diwakili oleh delegasi lain, karena biasanya tuan rumah rapat memiliki preferensi sendiri terkait kehadiran kepala negara.
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa undangan rapat perdana Board of Peace telah diterima pada 19 Februari.
Ia menambahkan bahwa apabila Presiden Prabowo hadir, kegiatan ini bisa sekaligus menjadi momen penandatanganan tarif dagang antara AS dan Indonesia, meskipun jadwal resmi pelaksanaannya masih menunggu konfirmasi lebih lanjut.
"Kalaupun hadir, kita berharap kegiatan ini sekaligus penandatanganan tarif dagang AS-Indonesia. Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya," ujar Prasetyo.
Hingga saat ini, pemerintah masih mempertimbangkan jadwal dan mekanisme kehadiran Presiden Prabowo dalam forum internasional tersebut.*
(d/dh)