JAKARTA – Mantan Menteri Luar Negeri dan pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menilai Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) gagasan Presiden AS Donald Trump tidak bisa dijadikan solusi akhir bagi kemerdekaan Palestina.
Dino menyebut, sikap Trump yang sulit diprediksi serta rezim Zionis Israel yang menolak kemerdekaan Palestina berpotensi menjadi hambatan serius bagi BoP dalam mencapai tujuannya sesuai amanat Dewan Keamanan PBB.
"Karena RI sudah keburu masuk BoP, waspadai perilaku Trump dan agenda Israel untuk membungkam Palestina, dan selalu jaga opsi untuk keluar dari BoP," kata Dino dalam pernyataan tertulis yang dipantau, Sabtu (7/2/2026).
Baca Juga: Peringati HUT ke-18 Gerindra, DPC Gerindra Batu Bara Hadirkan Kebahagiaan dan Pengabdian Nyata untuk Rakyat Menurut Dino, Dewan Perdamaian dan Rencana 20 Poin Trump saat ini merupakan satu-satunya kesepakatan internasional yang berhasil mendorong gencatan senjata dan pemulihan di Jalur Gaza.
Keikutsertaan Indonesia di BoP dianggap sebagai langkah realistis, terutama karena RI bergabung bersama tujuh negara mayoritas Muslim lainnya.
Meski demikian, Dino menekankan bahwa BoP bukan solusi permanen.
Namun, Resolusi DK PBB 2803 memberi peluang bagi Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, sehingga Indonesia perlu terus menggelorakan perjuangan Palestina baik di Dewan Perdamaian maupun di forum internasional lain.
Sebelumnya, Dino juga pernah menyampaikan kekhawatirannya bahwa BoP hanya menjadi "kedok" Trump untuk membangun proyek infrastruktur di Jalur Gaza.
Ia menekankan, kepentingan Palestina harus tetap dijaga agar hak rakyat menentukan nasib sendiri tidak tergerus kepentingan pihak lain.
Keikutsertaan Indonesia di BoP menjadi dilema diplomatik yang menuntut strategi hati-hati.
Pernyataan Dino memberikan pandangan kritis yang mendorong pemerintah RI menjaga posisi strategis tanpa mengorbankan aspirasi kemerdekaan Palestina.*
(an/dh)