MEDAN – DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara mendukung usulan agar kepala daerah kembali dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan melalui pemilihan langsung.
Partai menilai mekanisme ini dapat mengurangi polarisasi politik serta biaya kampanye yang membengkak.
Sekretaris PKB Sumut, Zeira Salim Ritonga, mengatakan pemilihan langsung selama ini memicu keterbelahan dukungan hingga praktik politik uang.
Baca Juga: Pemuda Muhammadiyah Paluta Dorong Kelanjutan Pembangunan Jalan Sipiongot, Tingkatkan Akses dan Kesejahteraan Masyarakat "Demokrasi kita menjadi tidak efektif. Kepala daerah seharusnya fokus pada kebijakan publik, bukan mencari cara mengembalikan dana kampanye yang besar," ujarnya, Jumat (6/2/2026).
Menurut Zeira, gagasan ini telah disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin, kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Presiden menyambut baik ide tersebut.
"Maka muncul persamaan persepsi: untuk lebih hemat, efektif, dan menjaga kualitas demokrasi, pemilihan kepala daerah dapat dilakukan melalui DPRD," tambah Zeira.
PKB menekankan bahwa kepala daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat, sehingga penghematan biaya politik dapat meningkatkan fokus kepala daerah pada pelayanan publik dan kebijakan pembangunan.
Rencana ini muncul di tengah diskusi nasional soal reformasi sistem pemilihan kepala daerah, yang dianggap sejumlah pihak terlalu membebani anggaran dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi akibat biaya politik yang tinggi.*
(ds/dh)