JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Disinformasi dan Propaganda Asing tidak akan mengusik kebebasan berekspresi maupun pers di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan untuk menenangkan kekhawatiran masyarakat terkait potensi pembatasan hak sipil.
"Enggak usah khawatir, ini enggak ada keterkaitan dengan pers, enggak terkait dengan kebebasan berekspresi," kata Supratman, Jumat (6/2/2026).
Baca Juga: RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing, Menkum Supratman Pastikan Tak Ganggu Kebebasan Pers Menurut Supratman, RUU ini bukan hal baru. Banyak negara telah memiliki aturan serupa untuk melindungi warganya dari berita bohong, disinformasi, misinformasi, dan konten manipulatif hasil kecerdasan buatan, termasuk deepfake.
Amerika Serikat dan Singapura, misalnya, memiliki regulasi serupa, begitu pula beberapa negara Eropa seperti Jerman dan Inggris.
"RUU ini semata-mata bertujuan untuk perlindungan terhadap kedaulatan negara. Itu penting, itu tugas kita bersama," ujar Supratman.
Menkum menekankan pentingnya RUU Disinformasi di tengah perkembangan geopolitik yang cepat dan dinamis.
Namun, hingga saat ini rancangan aturan tersebut masih dalam tahap kajian dan penyusunan naskah akademik.
Pemerintah juga berencana melibatkan berbagai kelompok masyarakat untuk memberikan masukan sebelum RUU disahkan.
"Ini masih sebatas kajian. Kami masih menyusun naskah akademik, sekaligus nanti akan minta masukan dari masyarakat," kata Supratman.
RUU Disinformasi dan Propaganda Asing diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk menangkal penyebaran informasi yang menyesatkan tanpa mengurangi ruang kebebasan berekspresi masyarakat dan independensi pers di Indonesia.*
(mt/dh)