JAKARTA– Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto menjaga agar Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap berada dalam koridor mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Hal ini disampaikan usai pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Baca Juga: Board of Peace Binaan AS Libatkan Teknokrat Palestina, Tanpa Afiliasi Politik Menurut Dino Patti Djalal, salah satu mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Prabowo memahami pentingnya menjaga BoP agar tidak melemahkan peran PBB dalam menangani konflik Gaza.
"Tadi disampaikan langsung kepada Bapak Presiden, kita harus memastikan BoP tetap berada dalam mandat PBB," kata Dino kepada wartawan.
Pertemuan tersebut juga dihadiri mantan Menlu RI seperti Hassan Wirajuda, Alwi Shihab, Retno Marsudi, dan Marty Natalegawa, serta Ketua Komisi I DPR Dave Laksono dan tokoh CSIS Jusuf Wanandi.
BoP bentukan Trump sendiri diresmikan untuk mendukung perdamaian Gaza dan diterapkan sesuai 20 Poin Proposal Perdamaian yang disetujui PBB.
Marty Natalegawa menegaskan bahwa BoP merupakan bagian dari pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB, dan Indonesia akan terus mengutamakan kepentingan nasional dalam keanggotaan di lembaga tersebut.
"Bapak Presiden telah menegaskan bahwa kepentingan nasional menjadi landasan utama dalam keanggotaan Indonesia di BoP," ujar Marty.
Dalam 20 poin perdamaian Trump, Gaza akan menjadi zona bebas teror, dideradikalisasi, dibangun kembali untuk rakyat, dan berada di bawah pemerintahan sementara teknokrat Palestina.
Resolusi ini disetujui Dewan Keamanan PBB pada 18 November 2025, meski China dan Rusia memilih abstain.
Dengan langkah ini, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam diplomasi internasional sambil menjaga agar mekanisme perdamaian global tetap berada di jalur PBB.*