JAKARTA – Polemik ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) kembali memanas.
Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan penghapusan PT dalam pembahasan RUU Pemilu, dengan alasan banyak suara partai kecil terbuang.
Sementara itu, PDIP menegaskan bahwa PT justru penting untuk menjaga konsolidasi demokrasi dan stabilitas politik.
Baca Juga: Presidensi Indonesia di Dewan HAM Di Tengah Krisis Timur Tengah "Beberapa demokrasi yang telah matang, semuanya ada ketentuan tentang Parliamentary Threshold (PT), yang membedakan adalah besaran angkanya di masing-masing negara."kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).
Said menyoroti usulan PAN yang memungkinkan partai-partai kecil membentuk fraksi gabungan di DPR.
Menurutnya, gagasan itu sulit diterapkan di Indonesia karena keberagaman ideologi dan latar belakang multikultural partai.
"Fraksi gabungan partai kecil akan dipaksa 'kawin paksa' politik, dan ini berisiko deadlock dalam pengambilan keputusan," kata Said.
PDIP menekankan bahwa keberadaan PT mendorong konsolidasi demokrasi yang lebih efektif di parlemen.
Selain itu, PT juga dianggap sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas jalannya pemerintahan.
"Keberadaan PT mendorong konsolidasi demokrasi di parlemen lebih efektif, khususnya dalam pengambilan keputusan politik," imbuh Said.
Said menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait PT.
Ia menjelaskan, MK tidak melarang penggunaan PT, namun membatalkan angka PT 4% pada Pemilu sebelumnya karena dianggap tidak berlandaskan asas konstitusionalitas yang kuat.