BINJAI — Pemerintah Kota Binjai menegaskan komitmennya terhadap pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas setelah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan kekecewaan karena Binjai dinilai belum masuk kategori daerah UHC Prioritas.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai, dr. Sugianto, mengatakan pemerintah kota telah menambah kuota kepesertaan UHC Prioritas pada 2026 hingga dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Penambahan tersebut ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dan telah mendapat persetujuan DPRD Kota Binjai.
Baca Juga: Agar Warga Bisa Ramadan di Rumah, Bobby Nasution Kebut Pemulihan Pascabencana "Pemko Binjai tetap berkomitmen menjalankan UHC Prioritas untuk menjaga angka kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya bagi masyarakat tidak mampu," kata Sugianto, Jumat, 16 Januari 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah kota juga terus mengimbau warga yang mampu agar tetap aktif membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri, baik kelas I maupun kelas II.
Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga tingkat keaktifan peserta BPJS di Binjai.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan, tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan di Kota Binjai per 15 Januari 2026 mencapai 80,21 persen.
Sugianto menegaskan, hingga saat ini pelayanan kesehatan melalui program UHC Prioritas masih berjalan tanpa gangguan.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara menyampaikan kekecewaannya dalam rapat daring bersama kepala daerah karena menilai Kota Binjai belum memenuhi kriteria UHC Prioritas, meski pemerintah kota telah melakukan peluncuran program tersebut.
Pernyataan Gubernur itu dibantah oleh anggota DPRD Binjai dari Fraksi Gerindra, Ronggur Simorangkir. Ia menyebut UHC Prioritas di Kota Binjai telah berjalan dan telah ditinjau langsung oleh Wakil Wali Kota Binjai.
"Keliru jika dikatakan Kota Binjai belum UHC Prioritas. Kalau ada kekurangan, itu menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan layanan," ujar Ronggur.
Ronggur mengakui adanya tunggakan iuran BPJS Kesehatan sekitar Rp4,5 miliar sejak Oktober 2025.