JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menegaskan posisi partainya sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah.
Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya saat penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).
Megawati menekankan posisi penyeimbang bukan sikap abu-abu atau netral, melainkan keputusan ideologis.
Baca Juga: Wakil Ketua DPC Medan Tuding Pelantikan Sekretaris dan Bendahara PDIP Tidak Sah: Tindakan Manipulatif! "Kita secara sadar dan bertanggung jawab memilih posisi sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan negara. Ini bukan sikap netral. Ini bukan posisi abu-abu. Ini adalah keputusan ideologis," ujarnya.
Presiden ke-5 RI ini menambahkan, peran penyeimbang tidak dimaksudkan untuk menjadi destruktif, tetapi sebagai pengabdian politik.
PDIP mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, menjamin keadilan sosial, memperkuat kedaulatan nasional, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Meski begitu, Megawati menegaskan partainya memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengoreksi kebijakan pemerintah jika bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Menurutnya, pemerintah bukan musuh personal, melainkan objek kritik sah dalam sistem demokrasi.
"Kita tidak bertujuan menciptakan instabilitas, tetapi juga tidak akan membiarkan stabilitas dibangun dengan mengorbankan demokrasi, keadilan sosial, keadilan ekologis, dan kedaulatan rakyat," tegas Megawati.
Megawati meminta kader PDIP untuk tidak bersikap reaktif atau destruktif, melainkan tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang ideologis, kritis, dan konstruktif.*
(d/dh)