MEDAN — Pelantikan Boydo Panjaitan dan Fuad Akbar sebagai sekretaris dan bendahara DPC PDIP Medan periode 2025–2030 oleh Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, Jumat (9/1), dinilai tidak sah dan manipulatif.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPC PDIP Medan 2020–2025, Parlindungan Sinaga, SPd, Senin (12/1).
Menurut Parlindungan, hingga saat ini DPP PDIP belum mengeluarkan SK kepengurusan lengkap DPC Medan, termasuk SK DPD Sumut.
Baca Juga: Presiden Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat, Strategi Pemerintah Entaskan Kemiskinan Lewat Pendidikan "Yang benar, Rapidin hanya melantik Boydo dan Fuad sebagai sekretaris dan bendahara sementara, bukan definitif. Belum ada SK DPP yang sah," kata Parlindungan.
Parlindungan menilai pelantikan yang dipublikasikan seolah definitif itu memanipulasi opini publik.
Ia menyinggung pernyataan Rapidin yang menyebut pelantikan sudah sesuai SK DPP ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.
"Kalau memang SK itu ada, kenapa tidak diperlihatkan ke peserta dan media? Jika tidak ada, tindakan ini manipulatif dan berisiko di kemudian hari," tegasnya.
Selain itu, Parlindungan menyebut pelantikan dipaksakan dan berupaya membentuk framing agar kubu Robi Barus dan David Rony Sinaga tidak menuntut masuk kepengurusan.
Ia menilai langkah ini merusak tatanan organisasi PDIP.
Wakil Ketua DPC Medan itu juga menyoroti pernyataan Hasyim, yang menyebut jabatan strategis harus diisi kader kompeten dan menyiratkan bahwa beberapa kader memiliki rekam jejak bermasalah.
Parlindungan menilai pernyataan Hasyim potensial masuk kategori pembunuhan karakter, terutama terhadap Robi dan David Rony Sinaga, yang disebutnya merupakan kader akar rumput berpengalaman.
"Robi adalah kader tulen yang berjuang sejak era PDI Pro Mega. Rumahnya masih dijadikan posko bagi kader dan simpatisan," ujar Parlindungan.