JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan sikap politik resmi partainya atas perkembangan isu politik saat ini akan diumumkan pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, Senin 12 Januari 2026.
Hal ini, menurut Hasto, sekaligus menunggu seluruh masukan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang hadir dalam forum konsolidasi partai di Beach City International Stadium, Ancol, sejak Sabtu (10/1).
Hasto mengatakan dalam serangkaian Rakernas itu PDIP membuka ruang bagi setiap DPD untuk menyampaikan usulan dan pertimbangan mereka atas berbagai dinamika yang berkembang di masyarakat, termasuk mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.
Baca Juga: Soroti Pidato Megawati soal Politik Global dan Lingkungan Hidup, Rocky Gerung: Jernih, Tulus, dan Berani "Sikap politiknya, karena nanti kami akan mendengarkan seluruh usulan‑usulan dari DPD, akan dibacakan pada saat penutupan Rakernas," ujar Hasto saat ditemui di Jakarta, Sabtu malam.
Menurut Hasto, segala keputusan yang akan diambil partai harus berdasar pada rekomendasi hasil Rakernas yang mencakup aspek filosofis, ideologis, hingga manajemen penyelenggaraan pemilu.
Dengan cara itu, PDIP berupaya menjaga konsistensi antara pernyataan politik dengan aspirasi kader dan strategi partai secara keseluruhan.
"Karena kita kan Partai Demokrasi Indonesia, jadi seluruh pencermatan dan masukan dari seluruh peserta Rakernas itu akan menjadi bahan pengambilan keputusan," jelasnya.
Lebih jauh, Hasto menambahkan pada hari perdana Rakernas ini kader PDIP mendapat bekal arahan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terkait bagaimana menyikapi isu geostrategis dan tantangan lingkungan hidup di Indonesia.
Pernyataan itu menunjukkan betapa PDIP kini merangkum isu domestik dan global dalam agenda politiknya menjelang langkah politik yang diputuskan akhir pekan depan.
Rakernas PDIP tahun ini berlangsung selama tiga hari, dari 10 hingga 12 Januari 2026, dan akan menjadi momentum penting bagi partai berlambang banteng moncong putih itu untuk menyusun arah kebijakan politik di tengah tantangan demokrasi dan dinamika nasional saat ini.*
(bi/ad)