JAKARTA – Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026.
Kepercayaan internasional ini, menurut Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk membuktikan komitmen nyata terhadap perlindungan HAM.
"Apresiasi setinggi-tingginya kepada fungsi diplomasi RI, khususnya Perwakilan Tetap RI di Jenewa yang dipimpin oleh Sidharto Reza Suryodipuro. Mereka berhasil meyakinkan anggota Dewan HAM PBB agar Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM," ujar Andreas, Sabtu (10/1/2026).
Baca Juga: Kepercayaan Global: Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Tantangan Diplomasi Berat Menanti Andreas menekankan bahwa mandat ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh elemen bangsa.
"Tugas ini menjadi tanggung jawab bersama. KemHAM, Komnas HAM, lembaga perlindungan HAM, serta seluruh masyarakat Indonesia harus menunjukkan bahwa bangsa ini menempatkan perlindungan HAM sebagai prioritas pembangunan," lanjutnya.
Indonesia memperoleh mandat tersebut melalui pemilihan di tingkat kawasan oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) pada 8 Januari 2026.
Penetapan ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB dan merupakan hasil diplomasi terkoordinasi Kementerian Luar Negeri RI dengan seluruh Perwakilan RI di luar negeri.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Sebelum menjabat, Sidharto pernah memegang berbagai posisi strategis, termasuk Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
Dengan posisi ini, Indonesia diharapkan mampu mengedepankan prinsip musyawarah, mufakat, dan profesionalisme dalam setiap pengambilan keputusan di forum HAM global.*
(d/dh)