MEDAN – Ketua DPC Gerindra Medan, Ihwan Ritonga, menyatakan partainya menyambut baik wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Menurut Ihwan, model ini dinilai efektif menekan biaya politik yang sangat tinggi sekaligus meredam potensi keterbelahan masyarakat akibat perbedaan pilihan.
"Kalau biaya bisa ditekan, kemudian DPRD yang dipilih rakyat dapat memilih kepala daerahnya, sistem komando lebih baik untuk pembangunan daerah. Kepala daerah tidak pusing memikirkan pengembalian biaya saat proses pemilihan berlangsung," kata Ihwan kepada wartawan, Jumat (9/1/2026).
Baca Juga: Terkait Rehab 2 Pos Lantas Mendahului Kontrak, Ini Kata Ketua DPRD Batu Bara Ihwan menjelaskan, pemilihan kepala daerah secara langsung di Kota Medan memerlukan biaya politik yang luar biasa, berkisar antara Rp 70 miliar hingga Rp 200 miliar.
Biaya besar ini, kata Ihwan, kerap mendorong calon kepala daerah mencari cara untuk mengembalikan modal politik, yang berpotensi memengaruhi kebijakan publik.
Selain itu, biaya penyelenggaraan Pilkada yang menggunakan anggaran daerah cukup besar.
Untuk Pilkada di Sumatera Utara, pemerintah daerah menyiapkan sekitar Rp 700 miliar, belum termasuk dana tambahan untuk pemilihan wali kota dan bupati. Dana ini, menurut Ihwan, sebenarnya bisa dialokasikan untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Ihwan juga menyoroti dampak sosial dari Pilkada langsung, yakni keterbelahan masyarakat akibat perbedaan pilihan politik.
"Tidak jarang perbedaan pandangan ini memunculkan permusuhan antar-kelompok," ujarnya.
Meski pemilihan langsung dinilai sebagian pihak sebagai bentuk demokrasi yang matang, Ihwan menegaskan pandangan ini bersifat relatif.
Ia yakin, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menekan biaya, memperlancar pembangunan, dan mengurangi potensi konflik di masyarakat.*
(tm/dh)