JAKARTA – Politikus Gerindra Fadli Zon menegaskan isu yang berkembang mengenai Presiden Prabowo Subianto ingin menghidupkan militerisme tidaklah benar.
Menurut Fadli Zon, Prabowo menerapkan prinsip kepemimpinan yang kuat namun tetap berlandaskan demokrasi.
"Pak Prabowo memilih jalan demokrasi, masuk partai politik, membangun partai politik, ikut kontestasi politik, kalah dan menang. Semua dilakukan berpuluh tahun dengan cara yang beradab," kata Fadli Zon kepada wartawan, Selasa (6/1/2026).
Baca Juga: Retret Kabinet Kedua Dimulai, Seluruh Anggota Kabinet Merah Putih Berkumpul di Hambalang Menteri Kebudayaan itu menyebut, Prabowo selalu memprioritaskan kesejahteraan rakyat.
"Saya mengenal beliau lebih dari 30 tahun. Yang dipikirkannya hanya kesejahteraan dan kebaikan bagi rakyat, dan harus cepat terealisasi. Kadang harus memotong jalan panjang birokrasi," ujarnya.
Fadli Zon menekankan, kepemimpinan kuat bukan berarti militerisme apalagi diktator.
"Beruntung kita punya kepemimpinan yang kuat di saat dunia sedang bergejolak. Strong leadership bukan berarti militerisme, apalagi dictatorship," tegasnya.
Isu militerisme ini sebelumnya disinggung Prabowo dalam acara Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor, GBK, Senayan, Jakarta, Senin (5/1).
Prabowo menyebut ada pihak yang menuduh dirinya ingin menghidupkan militerisme.
Ia menegaskan bersyukur atas kritik yang masuk dan bahkan memanggil ahli hukum untuk meninjau batas kepemimpinan yang otoriter.
Prabowo mengatakan, kritik terhadap gaya kepemimpinannya merupakan bagian dari demokrasi yang sehat. "Baru saya koreksi, apa benar? Oke baru kita lihat, panggil ahli hukum… Mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter," ujar Prabowo.*
(d/dh)