JAKARTA — Fenomena teror yang menimpa sejumlah influencer setelah mengkritik kebijakan pemerintah terkait penanganan bencana di Sumatera, kini menjadi perhatian serius Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai.
Dalam pernyataan resminya, Pigai menyoroti kemungkinan adanya pola komunikasi yang janggal di balik pengakuan teror yang ramai di jagat media sosial.
Ia menekankan, dugaan tindakan intimidasi seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum, bukan hanya dijadikan konsumsi konten digital.
Baca Juga: Kasus Kayu Gelondongan: Kejagung Ingatkan Polri Agar Bukti Cukup Sebelum Tetapkan Tersangka "Tidak tertutup kemungkinan ada pihak yang memanfaatkan narasi tersebut sebagai playing victim untuk menaikkan jumlah subscriber dan pengikut," ujar Pigai, Minggu (4/1).
Menteri HAM ini juga menyoroti tren penyampaian kritik para influencer yang dinilai mulai keluar jalur.
Ia menemukan indikasi logical fallacy, seperti serangan pribadi (ad hominem), manipulasi emosi, hingga pengaburan sebab-akibat.
Pigai menegaskan, di tengah kebebasan berpendapat yang dijamin negara, penyalahgunaan ruang publik demi popularitas bukan hal yang patut ditoleransi.
Ia mengimbau masyarakat untuk lebih rasional dan selektif dalam menyaring informasi di media sosial.
Kasus ini muncul setelah sejumlah influencer melontarkan kritik tajam terhadap penanganan banjir dan longsor di Sumatera, yang kemudian diikuti klaim teror secara daring.*
(dw/dh)