PADANGSIDIMPUAN — Wacana menghidupkan kembali pilkada tidak langsung kembali mencuat dalam perdebatan publik di Indonesia.
Isu ini kerap memicu respons emosional dan dianggap sebagian pihak sebagai ancaman bagi demokrasi.
Ketua DPC Partai Gerindra Padangsidimpuan, H. Rusydi Nasution, menekankan bahwa diskusi tentang mekanisme pemilihan kepala daerah seharusnya diletakkan pada kerangka evaluasi kebijakan, bukan sentimen semata.
Baca Juga: Perda Kawasan Tanpa Rokok di Medan Resmi Berlaku, Denda Pelanggar Hingga Rp200 Ribu "Demokrasi itu bukan sekadar soal memilih langsung atau tidak langsung, tetapi soal apakah sistem tersebut mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif, bersih, dan benar-benar bekerja untuk rakyat," kata Rusydi, yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Padangsidimpuan.
Sejarah ketatanegaraan Indonesia menunjukkan beragam model pengisian jabatan kepala daerah pernah diterapkan, mulai dari penunjukan administratif, pemilihan melalui DPRD, hingga pilkada langsung sejak 2005.
Menurut Rusydi, setiap model memiliki konteksnya masing-masing dan tidak serta-merta membuat pemerintahan daerah lumpuh.
Meski pilkada langsung lahir dari semangat reformasi dan perluasan partisipasi rakyat, Rusydi menilai evaluasi menyeluruh kini menjadi keniscayaan.
"Evaluasi pilkada langsung bukan berarti anti-demokrasi. Justru ini bentuk kedewasaan berdemokrasi, ketika kita berani mengoreksi sistem yang terbukti menimbulkan politik biaya tinggi, mendistorsi tujuan kita berbangsa dan bernegara, serta mengganggu fokus pelayanan publik," ujarnya.
Mantan bankir ini menyoroti praktik politik yang menyedot energi pemerintahan.
Kepala daerah terpilih kerap tersandera kepentingan politik jangka pendek, mulai dari balas jasa, modal uang, hingga persiapan kontestasi berikutnya, sehingga perhatian terhadap pelayanan publik dan pembangunan menjadi terabaikan.
Sejalan dengan garis ideologis Partai Gerindra, Rusydi menegaskan bahwa demokrasi harus memperkuat negara dan menyejahterakan rakyat. Mekanisme demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur, tetapi harus menghasilkan pemerintahan yang efektif dan berpihak.
"Jika sebuah mekanisme justru melemahkan kepemimpinan daerah, maka wajar untuk dikaji ulang secara terbuka dan rasional," katanya.