JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak usulan sejumlah partai politik yang ingin mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa hak rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung tidak boleh diambil kembali.
"Dalam sistem demokrasi, berlaku hukum yang tidak tertulis: apa yang sudah diberikan kepada rakyat, pantang untuk diambil kembali. Perubahan sistem pemilihan kita terlalu cepat, dari DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat," ujar Andreas, Rabu (31/12/2025).
Baca Juga: Inflasi Sumut Turun Signifikan, Pemerintah Andalkan Strategi 4K Menurut Andreas, perubahan ini juga menyasar pemilihan presiden, yang semula dilakukan melalui MPR kini menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Ia menilai pengambilan hak demokrasi rakyat akan memicu kemarahan publik.
"Rakyat akan marah karena hak yang sudah diberikan diambil kembali oleh elite yang ingin melanggengkan kekuasaannya," tambahnya.
Andreas mengusulkan agar sistem pemilihan langsung diperbaiki dan dibenahi agar lebih berkualitas secara demokratis, ketimbang mengubah mekanisme menjadi pemilihan DPRD.
Sebelumnya, Partai Golkar dalam Rapimnas 1 Tahun 2025 mengusulkan agar pilkada dilaksanakan oleh DPRD sebagai bagian dari transformasi kerja sama politik menuju koalisi permanen yang ideologis dan strategis.
Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menyebut mekanisme ini akan tetap menitikberatkan pada partisipasi publik, meskipun kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Usulan serupa juga didukung oleh beberapa partai lain, termasuk NasDem dan Gerindra, yang menekankan perlunya sistem politik yang lebih terstruktur melalui lembaga legislatif.
Namun PDIP menekankan bahwa mengambil kembali hak rakyat untuk memilih secara langsung akan menimbulkan kekecewaan dan kemarahan publik.*
(ds/dh)