JAKARTA – Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) justru mengamputasi hak rakyat untuk memilih langsung kepala daerah.
"Justru merugikan rakyat. Problemnya kan di hilir, soal money politics salah satunya. Kok di hulu, hak asasi rakyat untuk memilih yang diamputasi?" ujar Agung, Senin (29/12/2025).
Agung menjelaskan, pilkada lewat DPRD tidak menjawab persoalan praktik politik uang yang sering muncul dalam pilkada langsung.
Baca Juga: 2.617 Personel Polisi Siaga, Pastikan Unjuk Rasa Buruh di Monas Berlangsung Aman Sebaliknya, mekanisme ini justru berpotensi memindahkan praktik politik uang dari masyarakat ke anggota DPRD sebagai pemegang suara.
"Saya kira wacana memilih DPRD ini kontraproduktif. Praktik kartel dan oligarki politik justru mengemuka lagi," imbuh Agung.
Menurutnya, penegakan hukum pemilu dan pengawasan pilkada seharusnya diperkuat, bukan mengubah mekanisme pilkada menjadi dipilih DPRD.
Sementara itu, sejumlah partai politik, termasuk Gerindra, Golkar, PKB, dan NasDem, mendukung wacana pilkada lewat DPRD.
Sekjen Partai Gerindra Sugiono menilai biaya kampanye pilkada langsung sangat mahal dan menjadi hambatan bagi calon kepala daerah yang kompeten.
"Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah angkanya prohibitif. Kita harus evaluasi agar orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakat bisa maju tanpa terhalang biaya," kata Sugiono, Senin (29/12/2025).
Ia menambahkan, dari sisi efisiensi, mekanisme pilkada lewat DPRD lebih hemat biaya dan anggaran.
Meski wacana ini muncul untuk alasan efisiensi dan pengurangan biaya, Agung menekankan bahwa hak rakyat untuk memilih secara langsung tidak bisa digantikan.
Menurutnya, demokrasi yang sehat menuntut partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah.*