JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) membantah keras tudingan praktik "mahar politik" dalam proses pemberian rekomendasi calon kepala daerah.
Penegasan tersebut disampaikan politisi PDIP Guntur Romli di tengah wacana mahalnya biaya politik dalam kontestasi Pilkada.
Guntur menegaskan, PDIP tidak mengenal praktik mahar politik. Menurutnya, jika ada persoalan dalam Pilkada, yang perlu diperbaiki adalah sistem dan aturannya, bukan mekanisme pemilihan melalui DPRD.
Baca Juga: Kejagung Dalami Peran Buronan Riza Chalid dalam Kasus Korupsi Petral "PDI Perjuangan tetap ingin Pilkada langsung & menolak wacana Pilkada melalui DPRD," ujar Guntur melalui akun X-nya, @GunRomli, Rabu (24/12/2025).
Sebagai bukti, ia mencontohkan pencalonan Muzakir Manaf atau Mualem dalam Pemilihan Gubernur Aceh.
"Mualem dapat rekomendasi dari PDI Perjuangan tanpa bayar sedikit pun. Bisa dicek ke Mualem," tegas Guntur.
Keputusan politik partai, kata dia, didasarkan pada pertimbangan ideologis, rekam jejak, dan kapasitas calon, bukan transaksi uang.
Selain PDIP, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menekankan keterbukaan politik bagi anak muda.
Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, menjelaskan bahwa partainya membuka pendaftaran tanpa pungutan biaya.
"Insyaallah difasilitasi oleh PSI tanpa ada pungutan biaya. Kami ingin anak-anak muda berani masuk politik tanpa takut latar belakang," ujarnya.
PSI memposisikan diri sebagai wadah bagi kaum pergerakan, mengakomodasi aktivis dari berbagai organisasi, dan memfasilitasi mereka yang ingin terjun ke politik praktis tanpa hambatan finansial.
Pernyataan PDIP dan PSI ini muncul di tengah diskursus publik terkait mahalnya biaya politik dan tudingan mahar pencalonan, sekaligus menjadi respons terhadap stigma lama yang menyamaratakan seluruh partai politik dengan praktik jual beli dukungan dalam Pilkada.*