JAYAPURA – Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Papua, Maikel Peuki, menyoroti rencana Presiden Prabowo Subianto menanam sawit di Papua sebagai langkah swasembada energi.
Walhi Papua menilai kebijakan ini justru berpotensi memperkuat dominasi korporasi, merusak ekosistem, dan mengancam hak masyarakat adat.
"Monokultur besar seperti sawit dan tebu mengancam keanekaragaman hayati, ekosistem hutan, serta ketahanan pangan tradisional masyarakat adat," ujar Maikel di Abepura, Jumat (19/12/2025).
Baca Juga: Tekan Impor BBM, Prabowo Dorong Papua Tanam Sawit Ia menambahkan, kehadiran sawit selama ini belum memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pemilik hak ulayat, tetapi menimbulkan konflik horizontal dan bencana alam seperti banjir dan longsor.
Walhi Papua menekankan pentingnya menghormati hak adat, kelestarian hutan, dan ketahanan pangan lokal.
Menurut Maikel, pemerintah pusat dan daerah belum melibatkan masyarakat adat secara bebas dan informatif (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC) sebelum mengambil keputusan.
"Kebijakan ini berpotensi memicu konflik agraria, mempercepat kerusakan hutan, dan menghancurkan sistem pangan lokal yang bertumpu pada sagu dan hasil hutan lainnya. Harapan kami Presiden meninjau kembali kebijakan ini," kata Maikel.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengusulkan Papua ditanami sawit, tebu, dan singkong untuk menghasilkan bahan bakar nabati seperti BBM dan etanol.
Ia berharap dalam lima tahun ke depan seluruh daerah, termasuk Papua, dapat swasembada energi dan pangan.*
(k/dh)