MEDAN – Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Sumatera Utara menuai protes dari sejumlah pengurus partai.
Dewan Pertimbangan DPD Golkar Sumut, Muhyan Tambuse, mengaku heran dengan penunjukan Ahmad Doli Kurnia Tandjung sebagai Plt Ketua DPD Golkar Sumut yang diumumkan tanpa koordinasi dengan Sekretariat DPD Golkar Sumut, Kamis (18/12/2025).
"Kita bertanya juga kenapa tiba-tiba penunjukan Plt, padahal belum diterima oleh Sekretariat DPD Golkar Sumut. SK Plt itu juga kita kaget kenapa tiba-tiba keluar," ujar Muhyan.
Baca Juga: Pemkab Karo Raih Predikat Badan Publik Informatif di KI Sumut Awards 2025, Tunjukkan Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Muhyan menegaskan, sebelumnya telah ada pemberitahuan bahwa penunjukan Plt tidak dapat dilakukan jika jadwal Musyawarah Daerah (Musda) belum ditetapkan.
Ia menduga penunjukan ini didorong oleh kepentingan pihak tertentu di Sumatera Utara dan berpotensi menggagalkan proses Musda Golkar Sumut.
"Plt ini juga kita mengira untuk menggagalkan proses Musda Golkar Sumut," tambah Muhyan.
Lebih lanjut, Muhyan meminta DPP Golkar meninjau kembali penunjukan Plt tersebut.
Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan hasil Pemilu sebelumnya dan memastikan Plt tidak diintervensi oleh kekuatan yang bertujuan untuk kepentingan individu tertentu.
Selain itu, Muhyan menyoroti peran besar mantan Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah atau Ijeck, dalam membesarkan partai di wilayah tersebut.
Menurutnya, kepemimpinan Ijeck telah membawa Golkar Sumut mencapai pencapaian tertinggi dalam Pemilu, baik dari segi suara maupun jumlah kader yang berhasil menembus legislatif.
"Sudah banyak dilakukan oleh Ijeck untuk membesarkan Golkar di Sumut. Bukan hanya ide dan gagasan, tapi juga kontribusi finansialnya yang besar demi kesuksesan partai," ujar Muhyan.
Dengan kondisi ini, masa depan Golkar Sumut dianggap krusial, terutama dalam menjaga kestabilan internal partai menjelang Musda yang akan datang.*