JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti tindakan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang meninggalkan wilayah terdampak bencana untuk menunaikan ibadah umrah.
Prabowo menegaskan, tindakan tersebut tidak bisa ditoleransi dan meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memproses Bupati Mirwan secara administratif.
HAL TERSEBUT disampaikan Prabowo dalam rapat koordinasi percepatan penanganan bencana di Sumatera, yang digelar di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025).
Baca Juga: Krisis Kepercayaan Publik, Anies Nilai Kunjungan Pejabat ke Bencana Tak Berfaedah Rapat ini dihadiri jajaran menteri Kabinet Merah Putih serta kepala daerah yang wilayahnya terdampak banjir dan longsor.
"Hadirilah semua bupati, terima kasih kepada kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan," kata Prabowo saat menyapa para bupati secara virtual.
PRABOWO kemudian menyinggung Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, yang disebutnya 'lari' saat bencana melanda wilayahnya.
Presiden menekankan bahwa meninggalkan wilayah terdampak bencana serupa dengan tindakan desersi dalam militer, dan menegaskan Mendagri memiliki kewenangan untuk mencopot atau memproses secara hukum.
"Kalau yang mau lari-lari saja nggak apa-apa, dicopot Mendagri bisa ya, diproses. Itu kalau tentara namanya desersi, meninggalkan anak buah dalam keadaan bahaya, aduh itu tidak bisa, sorry, saya nggak mau tanya partai mana," tegas Prabowo.
RUANGAN rapat turut dihadiri Menteri Koordinator PMK Pratikno, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, KSAD TNI Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL TNI Laksamana Muhammad Ali, KSAU TNI Marsekal Tonny Harjono, Kepala BNPB Letjen Suharyanto, dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo.*
(d/dh)