BANDUNG — PDI Perjuangan tengah melakukan kajian terkait usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, agar kepala daerah bisa dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pemilu mendatang.
Kajian ini dilakukan untuk memastikan sistem pemilihan tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menekankan bahwa setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya.
Baca Juga: Hasto Kristiyanto Soroti Politisasi Bantuan di Tengah Banjir dan Longsor Sumatera: Bencana Dijadikan Elektoral "Ya, PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat," ujar Hasto usai menghadiri Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang PDIP di Bandung, Minggu (7/12/2025).
Hasto menambahkan, siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah harus mampu menghasilkan keputusan politik yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan berbagai bentuk ketidakadilan.
Legitimasi rakyat menjadi kunci agar kepala daerah memperoleh dukungan yang kuat selama masa jabatan lima tahun.
Sebelumnya, Bahlil mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai opsi alternatif.
Menurutnya, hal ini sesuai dengan konstitusi karena pemilihan langsung hanya diatur untuk Presiden, sementara bupati dan gubernur dapat dipilih melalui mekanisme demokratis lainnya.
"Pemilihan gubernur oleh DPRD juga bagian dari demokrasi karena di Undang-Undang Dasar 45, pemilihan langsung itu hanya untuk Presiden," jelas Bahlil.
Usulan ini sempat disampaikan Bahlil dalam berbagai forum, termasuk saat membuka Musyawarah Daerah DPD I Partai Golkar Sulawesi Tenggara awal November lalu.*
(k/dh)