JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia harus membangun paradigma politiknya sendiri tanpa mengikuti pola negara-negara Barat yang dinilai kerap menerapkan standar ganda.
Hal itu ia sampaikan dalam pidatonya pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.
Prabowo menilai demokrasi Barat tidak sepenuhnya sejalan dengan karakter bangsa Indonesia, mengingat sejarah kolonialisme masih menyisakan ironi.
Baca Juga: Prabowo: Rakyat Lihat Pemerintah Cepat Mengatasi Masalah Bencana "Kita tidak bisa ikut politik-politik negara lain. Belum tentu demokrasi di Barat cocok sama kita. Dia ngajarin demokrasi padahal dia yang menjajah kita ratusan tahun, dia ajarin HAM padahal dia yang melanggar HAM," ujar Prabowo.
Menurut Kepala Negara, praktik demokrasi dan HAM di negara-negara Barat kerap berubah sesuai kepentingan geopolitik dan ekonomi mereka.
Karena itu, Indonesia harus membangun sistem politik yang bersandar pada pengalaman sejarah, nilai sosial, serta kebutuhan nasional.
"Kita harus percaya kepada jati diri kita sendiri. Kita harus mencari solusi sendiri, tidak bisa terlalu didikte bangsa lain," katanya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung tingginya biaya politik di Indonesia.
Ia menilai demokrasi yang berbiaya mahal menjadi pintu masuk korupsi dan mempersempit akses politik bagi warga tanpa modal besar.
Menurut dia, sistem pemilihan yang meniru negara lain justru menambah kompleksitas dan beban anggaran.
"Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Politik yang mahal ini, politik yang mau niru-niru negara lain, saya kira sumber korupsi yang sangat besar," ucapnya.
Prabowo mencontohkan sejumlah negara seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia yang menerapkan mekanisme pemilihan yang lebih sederhana.