JAKARTA — Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menindak tegas Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang pergi ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah umrah di tengah bencana banjir yang melanda daerahnya.
Rifqinizamy menilai, tindakan tersebut berpotensi melanggar aturan larangan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah hingga Januari 2026.
"Perlu ditelisik apakah keberangkatan yang bersangkutan, meski atas nama ibadah, telah mendapat persetujuan atau izin dari Kemendagri," kata Rifqinizamy, Jumat (5/12/2025).
Baca Juga: Heboh Bupati Umrah di Tengah Bencana, Begini Penjelasan Resmi Pemkab Sementara itu, Pemkab Aceh Selatan melalui Kabag Prokopim, Denny Herry Safputra, membantah narasi bahwa bupati meninggalkan warganya di tengah bencana.
Denny menyatakan, sebelum berangkat, Mirwan dan istri telah meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir, termasuk Trumon Raya dan Bakongan Raya, sekaligus menyalurkan logistik kepada warga.
"Keberangkatan bupati dilakukan setelah kondisi wilayah dinilai stabil, terutama debit air yang telah surut di pemukiman warga. Narasi bahwa bupati meninggalkan rakyatnya tidak tepat," jelas Denny.
Rifqinizamy menambahkan, jika terbukti Mirwan pergi tanpa izin Kemendagri, maka sanksi harus dijatuhkan, sebagaimana pernah diterapkan pada Bupati Indramayu yang melakukan perjalanan ke Jepang tanpa izin.
Politikus Partai NasDem itu menegaskan, secara etika dan kemanusiaan, kepala daerah seharusnya tidak meninggalkan daerahnya saat warganya terdampak musibah.
Kasus ini memicu perdebatan publik, terutama di media sosial, di tengah perhatian luas terhadap penanganan bencana banjir di Aceh Selatan.*
(k/dh)