JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyampaikan kekecewaan mendalam terkait konflik yang melanda Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) beberapa waktu terakhir.
Said menilai perseteruan ini berawal dari urusan duniawi, yakni pengelolaan pertambangan batubara yang diberikan pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan, termasuk NU.
"Saya begitu masygul mendengar kabar para masayih dan kiai yang duduk di jajaran PBNU berkonflik, apalagi konflik ini menjadi konsumsi publik, disertai saling pecat memecat satu sama lain," ujar Said, Minggu, 30 November 2025.
Baca Juga: Bahlil Pastikan Kalteng Jadi Salah Satu Fokus Hilirisasi Nasional, Dua Proyek Tambang Siap Direalisasikan Politikus asal Sumenep ini menegaskan, persoalan duniawi yang kecil derajatnya itu seharusnya tidak menjadi sumber perpecahan dalam organisasi yang menekankan nilai-nilai akhlakul karimah.
Ia menyoroti pentingnya tradisi tawadu' dan tabayun yang selama ini menjadi ciri khas jam'iyah Nahdliyah.
Said menekankan, jalan islah atau rekonsiliasi menjadi satu-satunya solusi untuk menyudahi konflik internal PBNU.
Ia juga meminta para musytasar, kiai sepuh, dan ahlul halli wal aqdi untuk menjadi jembatan tercapainya perdamaian di internal organisasi.
"Bila konflik berkepanjangan, energi PBNU akan tersedot untuk mengurusi perseteruan, padahal fokus seharusnya pada pelayanan kepada jamiyah," tegasnya.
Said menambahkan, perpecahan yang terjadi berpotensi merendahkan martabat organisasi dan tidak menguntungkan siapapun.
Selain itu, Said mengimbau pendukung kedua pihak untuk menahan diri dan tidak menyebarkan api permusuhan, baik melalui media massa, media sosial, maupun pertemuan fisik.
Ia meyakini, dengan keluasan hati, semangat pengabdian, dan ikhtiar bersama, para ulama NU dapat menempuh jalan islah demi kepentingan umat.
"Para ulama kita bisa mendapatkan jalan islah, dan kami, para jam'iyah, mendoakan hal itu segera terwujud," tutup Said.*