SURABAYA — Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Ahyar, menegaskan bahwa mulai 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.
Keputusan ini bersifat final dan sepenuhnya diambil oleh Syuriah PBNU.
"Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam. Penggunaan atribut atau pengambilan keputusan atas nama Ketua Umum tidak lagi memiliki legitimasi," tegas KH Miftachul Ahyar dalam silaturahmi dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025).
Baca Juga: PBNU Guncang Internal, Gus Yahya Rotasi Pengurus di Tengah Isu Pemakzulan Rais Aam menegaskan bahwa risalah Rapat Harian Syuriah PBNU telah disusun berdasarkan data dan kondisi riil.
"Tidak ada motif lain di luar yang tertulis dalam risalah rapat. Semua sesuai fakta," ujarnya.
Untuk memastikan roda organisasi berjalan normal, PBNU berencana menggelar Rapat Pleno atau Muktamar dalam waktu dekat.
"Kita ingin transisi berjalan tertib, sesuai aturan jam'iyah," tambahnya.
KH Miftachul juga menyinggung dinamika opini publik dan informasi yang beredar di media mainstream maupun media sosial.
Sebagai langkah klarifikasi, PBNU membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang akan bekerja secara utuh dan mendalam, dengan Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir sebagai pengarah.
Sementara itu, implementasi Digdaya Persuratan Tingkat PBNU ditangguhkan hingga proses investigasi selesai, meski di tingkat PWNU dan PCNU tetap berjalan normal.
Rais Aam kembali mengingatkan seluruh warga NU untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Khittah Nahdlatul Ulama, mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak mulia, dan bersikap jujur.
Ia juga mengajak warga NU memperbanyak doa agar Jam'iyah Nahdlatul Ulama mendapat jalan keluar terbaik.