JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan sepuluh nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional pada Senin, 10 November 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional.
Kabar ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Minggu (9/11/2025).
Baca Juga: Kenapa Listyo Sigit Masuk Daftar Anggota Komisi Reformasi Polri? Ini Alasan Prabowo "Besok, Insya Allah akan diumumkan. Iya, oleh Presiden Prabowo langsung. Kurang lebih sepuluh nama," kata Prasetyo kepada wartawan.
Saat dikonfirmasi mengenai keikutsertaan Presiden ke-2 RI Soeharto dalam daftar tersebut, Prasetyo membenarkannya."Ya, masuk. Masuk," ujarnya singkat.
Pemerintah, kata Prasetyo, memberikan gelar itu sebagai bentuk penghormatan terhadap para tokoh yang dianggap berjasa besar bagi bangsa dan negara."Itu bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang sudah pasti memiliki jasa luar biasa terhadap bangsa," ujar Prasetyo.
Namun, rencana pemberian gelar kepada Soeharto kembali membuka perdebatan lama: apakah jasa pembangunan selama 32 tahun kepemimpinannya dapat menutupi catatan pelanggaran HAM, korupsi, dan otoritarianisme di masa Orde Baru.Sebelumnya, Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) telah mengkaji 49 nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional 2025. Di antara nama-nama itu, beberapa figur menonjol: Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, hingga Soeharto sendiri.
Usulan tersebut datang dari berbagai pihak, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga lembaga pusat. Namun, pengusulan nama Soeharto memecah opini publik.
Lebih dari 500 aktivis dan akademisi telah menyatakan penolakan terbuka terhadap rencana pemberian gelar tersebut.
"Memberikan gelar pahlawan kepada
Soeharto sama saja dengan menghapus jejak kelam sejarah politik dan pelanggaran HAM masa lalu," tulis pernyataan sikap para aktivis yang dihimpun pekan lalu.
Sikap serupa disuarakan oleh Bonnie Triyana, Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI Perjuangan. Ia menilai pemberian gelar kepada Soeharto berpotensi mengaburkan ingatan kolektif bangsa terhadap kekuasaan yang otoriter.
Meski menuai penolakan, sejumlah ormas Islam justru menyatakan dukungan terhadap Soeharto. Dukungan tersebut datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menilai jasa Soeharto dalam stabilitas politik dan pembangunan ekonomi tidak bisa diabaikan.