JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menjatuhkan sanksi nonaktif terhadap tiga anggota DPR nonaktif dan mengaktifkan kembali dua lainnya dalam sidang putusan yang digelar Rabu (5/11/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sidang dipimpin Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam dan dihadiri pimpinan serta anggota MKD lainnya.
Kelima anggota DPR yang disidang adalah:- Teradu I: Adies Kadir – diaktifkan kembali- Teradu II: Nafa Urbach – nonaktif 3 bulan- Teradu III: Surya Utama – diaktifkan kembali- Teradu IV: Eko Hendro Purnomo – nonaktif 4 bulan- Teradu V: Ahmad Sahroni – nonaktif 6 bulan
Baca Juga: Hari Ini, MKD Gelar Sidang Putusan Nasib Lima Anggota DPR yang Dinonaktifkan Partai Wakil Ketua MKD DPR Adang Daradjatun membacakan putusan, menegaskan sanksi berlaku sejak penetapan partai politik masing-masing anggota DPR.
MKD juga meminta anggota yang kembali aktif untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi dan menjaga perilaku di masa mendatang.
Sidang awal sempat diskors karena kehadiran anggota DPR nonaktif di ruang sidang.
Pengaduan terhadap kelima anggota DPR sebelumnya diajukan oleh Hotman Samosir, I Wayan Dharmawan, Komunitas Pemberantas Korupsi Sumatera Barat, Muharam, Kepresidenan Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti, serta Lembaga Bantuan Hukum dan Lembaga Kajian Pemerhati Hukum Indonesia.
Namun, para pengadu akhirnya mencabut aduan setelah klarifikasi dari teradu, sehingga perkara dianggap tidak ada.
Kelima anggota DPR nonaktif diduga melanggar etik karena berjoget saat Sidang Tahunan DPR dan memberikan komentar yang menimbulkan kontroversi publik, yang kemudian memicu demo ricuh pada Agustus 2025.
Sidang MKD menghadirkan sejumlah saksi ahli, antara lain:- Deputi Persidangan Setjen DPR – Suprihartini- Koordinator Orkestra – Letkol Suwarko- Ahli Kriminologi – Prof. Dr. Adrianus Eliasta- Ahli Hukum – Satya Adianto- Ahli Sosiologi – Trubus Rahadiansyah- Ahli Analisis Perilaku – Gustia Ayudewi- Wakil Koordinator Wartawan Parlemen – Erwin Siregar- Ahli Media Sosial – Ismail Fahmi
Putusan ini menegaskan mekanisme pengawasan internal DPR tetap berjalan, meski pengaduan telah dicabut, sekaligus menjadi peringatan bagi anggota parlemen agar selalu mematuhi kode etik dan menjaga perilaku publik.*