JAKARTA — Penasihat Inpoint Center, Dr. Tasrif M. Saleh, SH., MH., menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan relatif stabil dengan proses transisi kekuasaan yang mulus dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Namun, di balik stabilitas itu, ia menilai terdapat sejumlah tantangan serius yang perlu segera dievaluasi, terutama terkait kabinet gemuk dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/10/2025), Tasrif mengatakan transisi pemerintahan kali ini menjadi salah satu yang paling halus dalam sejarah politik Indonesia modern.
Baca Juga: BGN Sertifikasi 10.000 Penjamah Pangan untuk Jaga Keamanan Program Makan Bergizi Gratis "Transisi antara dua rezim berjalan soft landing karena adanya keterikatan politik antara Jokowi dan Prabowo.Selain hubungan personal melalui sosok Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, Prabowo juga berkomitmen melanjutkan program-program baik pemerintahan sebelumnya," ujar Tasrif.
Menurutnya, Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran merupakan kabinet terbesar sejak Kabinet Dwikora pada tahun 1966.
Total anggota kabinet mencapai 109 orang, terdiri atas 48 menteri dan 56 wakil menteri. Struktur besar itu, kata Tasrif, memang dapat menjaga stabilitas politik karena mengakomodasi banyak kekuatan partai, termasuk pihak oposisi, namun juga menimbulkan potensi inefisiensi anggaran dan tumpang tindih kewenangan.
"Kabinet yang terlalu besar justru bisa meningkatkan beban belanja rutin negara dan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Alih-alih memperkuat program, anggaran justru terserap untuk birokrasi," tegasnya.
Ia juga mengingatkan potensi munculnya praktik rente dan korupsi dalam struktur kabinet besar, mengacu pada kasus penangkapan seorang mantan wakil menteri oleh KPK beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pembentukan kementerian baru seharusnya berorientasi pada efisiensi dan pelayanan publik, bukan menjadi "mesin politik" bagi partai pendukung.
Tasrif menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah mulia pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat kesejahteraan sosial. Namun, ia mengingatkan adanya tiga persoalan utama yang perlu diwaspadai: pendanaan, kualitas pangan, dan potensi korupsi.
Program MBG yang membutuhkan anggaran sekitar Rp70 triliun per tahun dinilai berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika tidak dikelola secara efisien dan berkelanjutan.
"Masalahnya bukan hanya pembiayaan, tapi juga standar gizi dan higienitas makanan. Kalau tidak diawasi, program ini bisa menimbulkan kasus keracunan atau gagal meningkatkan kualitas gizi anak," ujarnya.