TAPANULI SELATAN – Suasana di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tapanuli Selatan memanas pada Selasa (14/10/2025) saat puluhan warga yang tergabung dalam perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak (WIB) menggelar aksi unjuk rasa.
Massa menuntut aparat penegak hukum segera mengusut dugaan praktik monopoli proyek di lingkungan Dinkes yang diduga melibatkan oknum pejabat dan pihak dekat Bupati Tapsel.
Koordinator WIB Tapsel, Burhanuddin Hutasuhut, menyampaikan dalam orasinya bahwa pihaknya menemukan dugaan pembagian proyek yang tidak adil oleh Sekretaris Dinkes Tapsel kepada seorang kontraktor bernama Gong Matua Raja Nasution, yang disebut merupakan tim sukses Bupati Tapsel pada Pilkada 2024 lalu.
Baca Juga: Aksi Bela Palestina Digelar Hari Ini di Monas, Polisi Kerahkan 852 Personel Pengamanan "Kami menduga ada permainan kotor di Dinas Kesehatan. Proyek yang seharusnya dibagikan secara merata kepada para kontraktor lokal, justru dikuasai oleh satu pihak yang punya kedekatan politik dengan kepala daerah," tegas Burhanuddin.
Ia menilai tindakan tersebut menyalahi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan sehat dalam setiap proses pengadaan. WIB pun mendesak Kejaksaan Negeri dan Polres Tapanuli Selatan untuk segera melakukan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang ini.
"Jika benar ada indikasi intervensi politik dalam pembagian proyek, ini sudah mencederai semangat reformasi birokrasi dan mencoreng integritas pemerintahan daerah," tambah Burhanuddin.
Aksi unjuk rasa yang mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian sempat menyita perhatian pegawai dan masyarakat sekitar kantor Dinkes. Massa membawa spanduk dan poster bertuliskan "Usut Mafia Proyek Dinkes Tapsel" dan "Bupati Harus Tegas Bersihkan Pejabat Bermain Proyek".
Perwakilan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Staf Ahli Bupati Bidang Organisasi dan Pemerintahan, Ali Akbar Hutasuhut, menemui pengunjuk rasa dan menegaskan bahwa aspirasi mereka akan disampaikan kepada Bupati Tapsel untuk ditindaklanjuti.
"Kami menerima aspirasi rekan-rekan WIB dan akan menyampaikannya kepada pimpinan. Pemerintah daerah tentu mendukung setiap langkah pengawasan publik yang konstruktif," ujar Ali Akbar.
Hingga berita ini diturunkan, Dinkes Tapanuli Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang dilayangkan WIB. Sementara itu, Burhanuddin menegaskan pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi tegaknya keadilan dan bersihnya birokrasi di Tapanuli Selatan.*