TAPANULI SELATAN– Suasana di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tapanuli Selatan memanas pada Selasa (14/10/2025) saat puluhan massa dari perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak (WIB) menggelar aksi unjuk rasa.
Massa menuntut aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan praktik monopoli proyek di lingkungan Dinkes yang disebut melibatkan oknum pejabat dan pihak dekat Bupati Tapsel.
Koordinator WIB Tapsel, Burhanuddin Hutasuhut, dalam orasinya menyampaikan dugaan adanya pembagian proyek secara tidak adil oleh Sekretaris Dinkes Tapsel kepada seorang kontraktor bernama Gong Matua Raja Nasution, yang disebut sebagai tim sukses Bupati Tapsel pada Pilkada 2024 lalu.
Baca Juga: KPK Kembangkan Kasus Menaker: Dugaan Suap Mengalir ke Proyek Pelatihan Nasional "Kami menduga ada permainan kotor di Dinas Kesehatan. Proyek yang seharusnya dibagikan secara merata kepada para kontraktor lokal, justru dikuasai oleh satu pihak yang punya kedekatan politik dengan kepala daerah," tegas Burhanuddin.
Ia menilai tindakan tersebut menyalahi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang mengatur prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan sehat dalam proses pengadaan.
WIB mendesak Kejaksaan Negeri dan Polres Tapanuli Selatan agar segera menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut.
"Jika benar ada indikasi intervensi politik dalam pembagian proyek, maka ini sudah mencederai semangat reformasi birokrasi dan mencoreng integritas pemerintahan daerah," tambah Burhanuddin.
Aksi unjuk rasa yang mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian itu menarik perhatian pegawai dan masyarakat sekitar kantor Dinkes. Massa membawa spanduk dan poster bernada kecaman, antara lain bertuliskan "Usut Mafia Proyek Dinkes Tapsel" dan "Bupati Harus Tegas Bersihkan Pejabat Bermain Proyek".
Perwakilan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, melalui Staf Ahli Bupati Bidang Organisasi dan Pemerintahan, Ali Akbar Hutasuhut, menemui massa dan menegaskan bahwa aspirasi WIB akan disampaikan kepada Bupati Tapsel untuk ditindaklanjuti.
"Kami menerima aspirasi rekan-rekan WIB dan akan menyampaikannya kepada pimpinan. Pemerintah daerah tentu mendukung setiap langkah pengawasan publik yang konstruktif," kata Ali Akbar.
Hingga berita ini diturunkan, Dinkes Tapanuli Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.
Sementara itu, Burhanuddin menegaskan bahwa WIB akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi tegaknya keadilan dan bersihnya birokrasi di Tapanuli Selatan.*