JAKARTA– Satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi etalase penting untuk mengukur arah kebijakan dan kemampuan rezim dalam merespons aspirasi publik. Di tengah derasnya tekanan sosial dan politik, keberhasilan agenda strategis nasional—termasuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG)—ditentukan oleh seberapa sigap pemerintah menutup celah krisis, termasuk krisis kepercayaan terhadap institusi negara.
Dalam konteks ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dinilai sebagai sektor strategis yang harus dilibatkan bukan hanya sebagai penjaga stabilitas, namun sebagai penggerak utama akuntabilitas publik. Melibatkan Polri dalam implementasi program strategis nasional seperti MBG dinilai semakin relevan di tengah berbagai persoalan yang mencuat.
Warisan pemerintahan sebelumnya tidak ringan.
Baca Juga: Polda Aceh dan BBPOM Perkuat Sinergi Awasi Peredaran Obat dan Makanan Ilegal Salah satu beban terbesar yang kini diemban pemerintahan Prabowo adalah krisis kepercayaan publik yang terakumulasi dari lemahnya akuntabilitas, dugaan penyalahgunaan kekuasaan, dan buruknya tata kelola pemerintahan.
Tagar #resetIndonesia serta daftar 17+8
Tuntutan Rakyat menjadi simbol desakan publik atas reformasi sistemik.
Setidaknya, terdapat dua tantangan krusial bagi pemerintahan saat ini:
Perbaikan tata kelola dan kebijakan agar tidak lagi elitis dan eksklusif.
Pemulihan integritas dan supremasi hukum sebagai fondasi negara demokratis.
Gagal menjawab dua hal ini, berarti gagal pula mengeksekusi Asta Cita yang menjadi pijakan arah pembangunan lima tahun ke depan.
Program Makan Bergizi Gratis sejatinya merupakan kebijakan ambisius dengan dampak luas di masyarakat.
Namun program ini tengah menjadi sorotan tajam akibat 5.626 kasus keracunan yang tersebar di puluhan kota dan kabupaten di 16 provinsi, serta dugaan korupsi anggaran yang kini tengah diselidiki lembaga antirasuah.