JAKARTA— Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, menilai langkah sejumlah gubernur yang menyampaikan protes kepada Kementerian Keuangan terkait kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) merupakan bentuk tanggung jawab politik kepada masyarakat.
Menurut Sultan, keberatan yang disampaikan para kepala daerah itu memiliki dasar kuat, mengingat besarnya kebutuhan pembangunan di daerah serta ekspektasi publik terhadap realisasi program-program yang dijanjikan selama masa kampanye Pilkada.
Baca Juga: Gubernur Sumut Dampingi Dua Menteri Tinjau MPP Medan, Targetkan 25 Ribu Rumah Subsidi di 2025 "Kebijakan efisiensi dan pemangkasan alokasi TKD dalam nota APBN 2026 menimbulkan dampak ganda terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.
"Para gubernur berhak mempertanyakan dasar kebijakan yang mereka nilai dapat mengganggu kinerja pemerintahan di daerah," ujar Sultan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).Meski demikian, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu meyakini pemerintah pusat memiliki pertimbangan yang matang dalam melakukan efisiensi anggaran.
Ia mendorong agar para gubernur dapat menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan strategi yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perubahan fiskal."Kita patut mengapresiasi para gubernur yang menunjukkan kekompakan dan tanggung jawab politik dengan menyampaikan aspirasi secara konstruktif.
"Sebagai kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, mereka tentu membutuhkan dukungan fiskal yang memadai untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik," tegasnya.Sultan menilai, tekanan fiskal akibat pemangkasan TKD bisa berdampak pada kemampuan kepala daerah dalam memenuhi janji-janji politiknya kepada masyarakat.
Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah."Harus kita akui, kepala daerah punya tanggung jawab besar terhadap janji politik mereka. Jadi sangat wajar bila efisiensi TKD sedikit banyak memengaruhi kinerja dan persepsi publik terhadap gubernur," ujarnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Sultan mengusulkan agar sistem pemilihan gubernur tidak lagi dilakukan secara langsung. Menurutnya, cukup Pilkada langsung dilaksanakan di tingkat kabupaten dan kota sebagai wujud nyata dari otonomi daerah.
"Dengan mekanisme pemilihan tidak langsung, gubernur tidak memiliki tanggung jawab politik langsung kepada masyarakat. Mereka bisa fokus menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap bupati dan wali kota, serta memastikan program nasional berjalan efektif," jelasnya.
Sultan menambahkan, perubahan mekanisme tersebut juga dapat mengurangi potensi konflik politik lokal dan menekan wacana disintegrasi di beberapa daerah."Ini bisa menjadi solusi untuk memperkuat stabilitas politik dan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efisien," pungkasnya.*
(tb/mt)