LAMPUNG– Puluhan aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi untuk Demokrasi (GRADASI) menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Kamis (9/10/2025).
Dalam aksi tersebut, para aktivis mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk menindaklanjuti dugaan praktik korupsi sistematis dan masif di dua instansi strategis Pemerintah Provinsi Lampung, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH).
Koordinator Lapangan GRADASI, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa indikasi penyimpangan anggaran tahun 2024 di kedua dinas tersebut tidak bisa dianggap remeh."Kami menduga adanya praktik korupsi sistematis dalam pengelolaan anggaran tahun 2024 di DKP dan DKPTPH. Polanya terstruktur, berulang, dan seolah telah menjadi kebiasaan," ujar Wahyu di lokasi aksi.
Baca Juga: Gubernur Mirza Tegaskan Dukungan Penuh untuk Kolaborasi Pangan dan Petani Lampung Hasil investigasi GRADASI menunjukkan sejumlah kejanggalan di DKP Lampung, di antaranya belanja hibah barang kepada badan dan lembaga sosial senilai Rp876,8 juta yang dikerjakan pihak berinisial BK, serta belanja hibah pakan dan benih ikan nila dan lele senilai Rp369 juta oleh CV DLP.
Temuan serupa terjadi di DKPTPH Provinsi Lampung, dengan dugaan ketimpangan dan manipulasi data pada beberapa kegiatan, total anggaran mencapai Rp8,9 miliar.
Indikasi penyalahgunaan anggaran meliputi belanja bahan kimia dan pupuk organik senilai Rp3,6 miliar oleh CV LL dan CV PSB, belanja makanan rapat Rp1,03 miliar, sewa gedung Rp932 juta, serta belanja hibah jasa Rp430 juta.
"Dugaan ini menunjukkan adanya pola penyalahgunaan anggaran publik yang dilakukan secara sistematis. Kami meminta Kejati Lampung segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait," tegas Wahyu.
GRADASI menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga aparat penegak hukum bertindak transparan dan profesional, guna menegakkan supremasi hukum di Bumi Ruwa Jurai.*