JAKARTA – Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai
Gerindra,
Prabowo Subianto, mewanti-wanti seluruh kader partainya agar tidak mencari-cari
proyek atau mendekati menteri untuk mendapatkan keuntungan
politik. Pesan itu ia sampaikan secara tegas dalam pidatonya pada Musyawarah Nasional (
Munas) ke-VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Senin (29/9/2025).Dalam kesempatan tersebut,
Prabowo mengungkapkan masih menerima laporan bahwa ada kader Partai
Gerindra yang mencoba mengambil celah di kementerian, termasuk dalam
proyek strategis seperti distribusi pupuk bersubsidi.
Baca Juga: Akad Massal 26 Ribu Rumah Subsidi, Prabowo: Janji 25 Ribu, Agak Anomali "Waktu saya perintahkan potong mata rantai ini, 27.000 [distributor] kecewa. Ada kader
Gerindra yang pintar, dia datang ke Menteri Pertanian, dia bilang kalau bisa yang 27.000 diganti kader
Gerindra saja," ungkap
Prabowo.
Prabowo menegaskan, program distribusi pupuk bersubsidi tidak boleh dijadikan ladang
politik atau alat konsolidasi kekuasaan. Menurutnya, pupuk adalah kebutuhan dasar petani yang harus dijamin ketersediaannya oleh negara, tanpa memandang latar belakang
politik penerimanya."Politik itu di kotak suara. Itu urusan warga negara dengan hati nurani dan Yang Maha Kuasa. Enggak ada urusan kader cari kesempatan. Enggak ada lagi kader
Gerindra datang ke menteri, macam-macam lagi," tegasnya.Langkah
Prabowo memangkas sekitar 27.000 distributor pupuk merupakan bagian dari agenda besar pemerintah dalam mengefisienkan jalur distribusi dan menekan potensi penyimpangan. Ia menyebut selama ini banyak oknum yang menggunakan jalur distribusi sebagai "lahan basah", bahkan menjadikan keluarga dan tim sukses sebagai distributor resmi."Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Saya tahu distributor itu. Saya tahu keponakannya bupati, sepupunya, tim suksesnya. Ini yang kita potong," ujar
Prabowo.Lebih lanjut,
Prabowo menekankan bahwa dirinya tidak akan memberikan ruang bagi kader partai
politik manapun, termasuk
Gerindra, untuk menggunakan posisi atau kedekatan
politik sebagai alat mendapatkan
proyek dari kementerian atau lembaga negara."Pokoknya saya bilang enggak ada itu. Enggak ada yang gantikan," katanya.