JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ibas, menegaskan bahwa pihaknya siap untuk melakukan evaluasi terkait tunjangan anggota DPR RI, sebagai bentuk respon terhadap meningkatnya sorotan publik terhadap tunjangan tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Ibas setelah beberapa hari terakhir aksi demo besar-besaran yang berlangsung di sejumlah wilayah, salah satunya dipicu oleh isu tunjangan anggota DPR.
Ibas berharap, meskipun ada kritik keras dari masyarakat, proses penyampaian pendapat dan demonstrasi dapat dilakukan dengan cara yang baik dan tidak mengganggu ketertiban umum. Ia mengingatkan agar seluruh elemen, baik TNI-Polri maupun masyarakat, bekerja sama dalam menjaga situasi yang kondusif.
"Kita berharap demonstrasi atau penyampaian pendapat dilakukan dengan cara yang baik," kata Ibas, Sabtu (30/8/2025), yang juga menambahkan bahwa komunikasi antara DPR dan publik harus tetap terjaga.
Beberapa partai politik lain, seperti Fraksi Gerindra, PAN, PKS, NasDem, Golkar, dan PDIP, turut angkat bicara terkait evaluasi tunjangan DPR. Mereka sepakat untuk menanggapi isu ini secara serius dan terbuka. Sekretaris Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi, menyatakan bahwa evaluasi tunjangan anggota dewan merupakan hal yang sah-sah saja dilakukan. "Kami di Fraksi Gerindra berpandangan bahwa evaluasi tunjangan DPR sah-sah saja dilakukan. Bila memang ada yang perlu disesuaikan, itu bagian dari komitmen kami menjaga kepercayaan publik," ujar Bambang.
Meningkatnya tuntutan publik terkait tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat saat ini menjadi salah satu pemicu gelombang demo yang berlangsung beberapa hari terakhir. Sejumlah demonstran menilai bahwa tunjangan yang diterima anggota DPR jauh lebih besar dari yang seharusnya.*